(KETAPANG)Pemerintah Kabupaten Ketapang, melalui perwakilan PJ Sekretaris Daerah, Dedy Shopiardi, S.STP, menggelar Forum Konsultasi Publik terkait pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2026 pada hari Selasa, 7 Januari 2025, bertempat di Hotel Grandzuri Ketapang.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dedy, Bupati Ketapang menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang bersifat partisipatif. Forum ini bertujuan untuk menggali aspirasi serta kebutuhan masyarakat, yang didasarkan pada permasalahan yang ada dan potensi daerah, demi mengoptimalkan hasil pembangunan.
“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting. Ini adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan,” kata Dedy, mewakili Bupati.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 dengan tema “Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah.” Dedy menjelaskan, forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dikoordinasikan dengan baik, serta untuk menjawab tantangan dan isu-isu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang.
Harapannya, seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dapat berpartisipasi aktif dalam forum ini, sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung dan diselaraskan dengan kebijakan serta program pembangunan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ketapang, Harto, SE, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam perencanaan untuk satu tahun ke depan. “Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan, guna menyempurnakan rancangan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan Kepala Daerah yang baru terpilih,” jelas Harto.
Harto menambahkan, kegiatan ini dihadiri oleh 101 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
“Kami juga menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta mengkombinasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang masih dalam tahap perencanaan dan prioritas nasional,” ujar Harto.
Forum Konsultasi Publik ini diakhiri dengan sesi diskusi dan pemberian saran serta masukan yang dipandu oleh Drs. H. Maryadi Asmu’ie, MM, Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang juga didampingi oleh Harto sebagai narasumber. Sebagai penutupan, kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta yang mewakili masing-masing instansi, organisasi, BUMN, dan BUMD.
Publisher :AU
